Liberalisasi, Nasionalisasi, atau BUMN?

0
26

Kamis, 15 Januari 1998, Presiden Soeharto menandatangani nota kesepakatan (letter of intent-LOI) dengan Dana Moneter Internasional atau IMF. Dengan tangan terlipat di dada – seolah menggurui – Direktur Pelaksana IMF Michael Camdessus berdiri di belakang Soeharto. IMF seperti menundukkan Soeharto, salah satu pemimpin negara yang terkuat di masa itu. Nyatanya, yang ditundukkan sejatinya adalah republik ini.

Lihat saja salah satu butir LOI yang meminta liberalisasi sektor minyak dan gas. Liberalisasi ini kemudian mewujud dalam Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001. Pertamina pun dipaksa menanggalkan hak eksklusif atas wilayah migas, dan harus bertarung memperebutkan wilayah migas baru.

Yang patut diketahui, di wilayah Indonesia inilah letak salah satu pengeboran minyak tertua di muka bumi. Pengeboran oleh J. Reerink di Majalengka, Jawa Barat, pada 1871, hanya selisih 12 tahun sejak pengeboran pertama oleh Kolonel Edwin L. Drake dan William Smith de Titusville di Pennsylvania, Amerika Serikat.

Terbitnya Indische Mijnwet (UU Pertambangan) pada tahun 1899 memungkinkan perusahaan multinasional mengusahakan migas. Setelah kemerdekaan, berpijak pada Padal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dibentuklah UU No 44 Prp 1960.

Selanjutnya, terbit UU No 8 Tahun 1971 untuk mempertegas posisi Pertamina (BUMN) dalam mengusahakan minyak. Sistem konsesi tradisional dialihkan ke production sharing contract (PSC).

Pertamina pun sempat mengajari Malaysia untuk menerapkan PSC. Malaysia kemudian meniru dengan mendirikan Petroliam Nasional Berhad atau petronas Tahun 1974. Dengan UU Pembangunan Perminyakan tahun 1974, dijaminlah kepemilikan, hak eksklusif, dan kuasa atas cadangan hidrokarbon Malaysia.

Petronas

Tahun 1976 disepakati PSC pertama antara Pertamina dan Shell, dan kini lebih dari 60 PSC ditandatangani. Petronas terus melejit. Petronas pun tercatat sebagai perusahaan migas ke-28 dunia, jauh mengungguli Pertamina, sang guru.

Kini tiga perusahaan migas terbesar tak lain adalah perusahaan Negara. Pertama, National Iranian Oil Company, diikuti Saudi Arabian Oil Company (Arab Saudi), kemudian Petroles de Venezuela SA (PDVSA).
Tentu PDVSA adalah kisah ekstrem dunia perminyakan. Lima tahun lalu, Presiden Venezuela, Hugo Chavez, menasionalisasi lading-ladang migas termasuk Oniroco, lading minyak terbesar dunia.

Apakah nasionalisasi pilihan terbaik? Belum tentu, karena butuh kepemimpinan kuat, juga seberapa besar nyali kita untuk berkonfrontasi dengan korporasi migas dunia?

Faktanya, pendulum telah bergeser. Kuasa atas migas bukan lagi pada perusahaan migas internasional (international oil company/IOC) seperti Chevron, Total, atau Shell, tetapi pada badan usaha milik Negara (state-owned oil company-SOC).

Dari Norwegia dapat pula dipelajari perjalanan untuk berdikari. Awalnya perusahaan asing mendominasi produksi dari lapangan Ekofisk sejak Juni 1971. Namun, tahun 1972 didirikan badan usaha milik Negara (BUMN) Statoil dengan keterlibatan Norwegia minimal 50 persen dalam tiap izin produksi. Keterlibatan Statoil mampu mempercepat alih teknologi.

Bulan Mei 2001, didirikanlah BUMN Petoro AS untuk mengelola investasi langsung negara. Norwegia mulai percaya diri. Sementara itu, Statoil ASA terdaftar di Bursa Efek Oslo dan New York, meski 67 persen saham tetap dikuasai Norwegia.

Norwegia bahkan mendirikan Gassco AS, BUMN logistik yang mengangkut gas alam dari landas kontinen Norwegia. Seolah-olah tidak boleh sepeser pun devisa keluar dari Norwegia, bahkan perusahaan minyak asing wajib menggunakan barang dan jasa produk Norwegia, dan minimal setengah aktifitas riset harus dikerjakan di Norwegia.

Tergantung Konstitusi

Pengelolaan migas mana yang terbaik bagi Indonesia?

“Tidak ada yang dapat ditiru begitu saja. Lagi pula, bergantung pula pada konstitusi kita,” kata Direktur Eksekutif ReforMine Institute, pri Agung Rakhmanto, yang sebenarnya mengagumi sistem di Norwegia.
Era transisi kali ini sebetulnya menjadi waktu terbaik sekaligus terkrusial untuk menyusun UU Migas yang lebih “Merah-Putih”. Diperlukan sebuah UU Migas yang menempatkan Negara sebagai penguasa dari sektor migas untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Nah, mengapa dulu Pertamina terseok? “Persaingan dalam dunia perminyakan sangat kejam,” itu kata Ibnu Sutowo dalam buku “Ibnu Sutowo: Saatnya Saya Bercerita!” (2008). Ibnu yakin dijatuhkan. Menurut dia, ada pihak lain yang berkepentingan menjatuhkannya dengan tuduhan korupsi.

Mungkin saja Ibnu – juga Pertamina – jatuh karena isu korupsi. Namun, dalam pengantar buku Ibnu itu, Rosihan Anwar tegas menuding Bank Dunia. Ya, bank Dunia, rekan IMF dalam “Washington Consencus”. (Haryo Damardono)

*Kompas, 30 November 2012.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here